KEUANGAN NEGARA

Manajemen keuangan adalah salah satu substansi proble manajemen pendidikan. Kedudukannya sangat krusial dan strategis karena ia dipandang sebagai “bahan bakarnya” pendidikan. Yang berarti bahwa hampir semua bentuk layanan pendidikan, membutuhkan kucuran sumber daya keuangan.

Sumber-sumber keuangan dalam manajemen keuangan di sekolah meliputi: (1) pemerintah pusat atau negara, (2)pemerintah kabupaten/kota, (3)sumbanagnh dan pembiayaan pendidikan, (4) dana masyarakat atau orang tua peserta didik, (5)sumber lainnya seperti hibaha,atau sumber lain yang tidak bertentangna dengan peraturan perundang-undangan, (6) yayasana/penylenggara sekolah swasta yang lazimnya menyediakan anggaran rutin operasional SD swasta (Depdiknas, 2002)
Membicarakan keuangan sekolah, memang tidak bisa lepas dari masalah keuangan Negara. sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 1965 penjelasan pada lembaran Negara No 1776 dijelaskan bahwa
A. Pengertian Keuangan Negara
Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan “hak milik negara”.
Keuangan Negara dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah, atau bisa berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiscal, dan kebijakan moneter.
B. Ruang lingkup keuangan Negara meliputi:
1. penerimaan negara
2. pengeluaran negara
3. hutang dan pinjaman negara
4. kebijakan keuangan yang terdiri dari kebijakan moneter, Kebijakan fiscal dan kebijakan keuangan internasional dan mengelola hutang pemerintah
1. Penerimaan keuangan Negara meliputi;
1. Keuangan Negara yang berasal dari dalam negeri;
1. Keuntungan dari perusahan-perusahan, meliputi:BUMN, perusahaan-perusahaan baik PMA Maupun PMDN
2. Pajak
3. Menciptakan uang baru
4. Meminjam pada bank
5. Pinjaman pada masyarakat
6. Denda-denda
7. Cukai
8. Retribusi
2. Keuangan Negara yang berasal dari luar negeri
1. Pinjaman-pinjaman biak, pinjamana kepada negara maupun pinjaman kepada oraganisasi-organisasi negara
2. Hadiah hadiah, rampasan perang
2. Pengeluaran keuangan Negara meliputi:
Pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai program-program/kegiatan – kegiatan dimana pengeluaran-pengeluaran itu ditujukan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan .
Kegiatan-kegiatan dari segi pengeluaran ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah resources dan product, baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk kemakmuran masyarakat dengan menggunakan uang. Pengeluaran dengan menggunakan uang inilah yng dimaksud pengeluaran pemerintah.
Pengeluaran Negara untuk kemakmuran masyarakat meliputi;
1. Pengeluaran untuk pendidikan
2. Pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengeluaran untuk keamanan dan pertahanan.
4. Pengeluran untuk pemanfaatan sumber-sumber alam
5. Pengeluaran untuk bunga modal anggaran.
6. Pengeluaran untuk pengagkutan dan komunikasi
C. Cara menyusun RAPBN;
RAPBN disusun oleh menteri keuanagan pada tiap tahun anggran. RAPBN disusun berdasarkan kebutuhan negara.
Setiap penyusunan anggaran perlu diperhatikan dan dipelajari unsure-unsur beberpa jauh usaha-usaha tersebut dpat dilaksanakan dalam tahun anggaran. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBN adalah
1. Penerimaan keuangan negara
2. Kemampuan akan sumber-sumber atau factor-faktor produksi yang tersedia di dalam negeri
3. Keadaan sumber-sumber yang berhubungan dengan tenaga dan bahan-bahan yang berasal dari luar.
4. Harus diperhatikan terhadap pelaksanaan anggaran pada tahun yang dan juga tahun anggaran yang sedang berjalan karena kemungkinan ada anggaran-anggaran yang tidak mungkin dilaksanakan
Apabila rencana anggaran telah selesai dibuat maka usulan rencana anggaran tersebut disampaikan kepda DPR unutk dipelajari diolah dan mungkin perubhan-perubahan dalam prosesnya.
D. Kebijakan keuangan Negara
Pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai program-proram/ kegiatan – kegiatan dimana pengeluaaran-pengeluaran itu ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan-kegiatan dari segi pengeluaran ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah resources dan product, baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk kemakmuran masyarakat dengan menggunakan uang. Pengeluaran dengan menggunakan uang inilah yang dimaksud pengeluaran negara. Kebijakan-kebijakan negara meliputi:
1. Kebijakan moneter
Kebijakan moneter adalah tindakan kebijakan yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
2. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang. Kebijakan ini erat hubungannya dengan kebijakan moneter karena yang satu saling mempengaruhi yang lain. Kebijakan fiskal ini tercermin dalam anggaran, yang di Indonesia dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk lingkupan nasional. Sedangkan untuk lingkupan daerah dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dari namanya itu dapat diketahui bahwa anggaran mempunyai 2 sisi, yakni sisi pendapatan (reveues) dan pengeluaran/belanja (expenditures). Sisi pendapatan berisi macam, jumlah, dan dari mana diperolehnya dana; sedangkan sisi belanja berisi macam, jumlah dana ke sektor mana dana harus dikeluarkan.
DAFTAR RUJUKAN
Imron, Ali. 2004. Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Malang: Univ. Negeri Malang
Ilyas, Marzuki.1989.Ilmu Keuangan Negara (Public Finance).Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Tenaga Kependidikan.
Syamsi, Ibnu.1988.Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara.Jakarta; Bina Aksara.